Oss: Bentuk Baru Perizinan Berusaha Yg Harus Diketahui Pelaku Jasa Konstruksi

Jakarta – Dalam rangka akselerasi pelayanan Jasa Konstruksi medan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) Pemerintah melakukan reformasi buat kemudahan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Sistem OSS merupakan sistem yg mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan dalam hal ini buat pelaku Jasa Konstruksi jasa konstruksi, Rabu (15/12/2021).

Pada lepas lima Oktober 2021 Kementerian PUPR sudah meresmikan penggunaan sistem OSS, sebagaimana diatur dalam PP 05 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko & PP 14 Tahun 2021 tentang jasa konstruksi, OSS telah mengamanatkan empat elemen standar perizinan berusaha, yaitu lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Sertifikasi Badan Usaha (SBU), & Sertifikasi Kerja (SKK) subsektor Jasa Konstruksi.

Sehubungan menggunakan hal tadi, pada 3 Desember 2021 telah dilakukan pengakhiran masa transisi layanan tunjangan profesi SBU & SKK sang Tim Penyelenggara Sertifikasi Masa Transisi, yang selanjutnya sejak 7 Desember 2021 permohonan tunjangan profesi akan dilakukan melalui sistem OSS dan aplikasi tunjangan profesi akan dilakukan oleh LSBU LSP.

Demi mempermudah layanannya, OSS telah terintegrasi menggunakan portal perizinan Kementerian PUPR melalui http://perizinan.pu.go.id/. Selain itu portal tadi pula telah terkoneksi menggunakan sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK) Terintegrasi.

Melalui Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi buat Kepala BKPM Nomor BK.04.01-Dk/349 tertanggal 19 April 2021, menyebutkan buat menerima perizinan berusaha sudah nir lagi diperlukannya IUJK, atau SIUJK. Melainkan sudah menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS.

Proses penerbitan NIB itu sendiri hanya memakan ketika selama tujuh mnt, yang terhitung menurut awal mulai proses registrasi, namun dengan catatan seluruh data registrasi lengkap.

Setelah menerima NIB, para pelaku usaha juga perlu memiliki Sertifikat Standar Usaha (SSU). Yang diperlukan oleh BUJK merupakan SBU konstruksi, SBU konstruksi merupakan bukti pengakuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) buat dapat mengikuti proses pengadaan barang. SBU konstruksi ini merupakan dokumen wajibyang dimiliki sang BUJK dalam menjalankan layanan jasa Konstruksi.

Dan buat mendapatkan SBU Konstruksi, maka BUJK bisa mengajukan permohonannya ke pada sistem OSS dengan mengisi data usaha misalnya identitas perusahaan, akte pendirian, dan saham, jika lengkap, OSS RBA akan menerbitkan NIB dan Sertifikat Standar belum terverifikasi. Kemudian dari sistem OSS tersebut BUJK akan diarahkan pada portal perizinan PUPR buat memproses SBU, dimana BUJK dapat memilih LSBU mana yang akan memproses tunjangan profesi yang diajukan. BUJK harus mengisi kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan perizinan berusaha buat menunjang kegiatan usaha (PB-UMKU) yang terdiri menurut informasi badan bisnis, keuangan, penjualan tahunan, tenaga kerja, alat-alat, sistem manajemen mutu (SMM), & asal daya material dan peralatan konstruksi (SMPK) yg kemudian dalam proses akhir LPJK akan melakukan proses penomoran & pencatatan SBU sebelum nantinya SBU disatukan & diterbitkan pada dokumen sertifikat standar oleh OSS.

Untuk penerangan lebih lanjut mengenai tahapan pada permohonan perizinan berusaha sektor jasa konstruksi dan kelengkapan dokumen yg diperlukan, dapat dilihat dalam pedoman berikut adalah:PEDOMAN TEKNIS SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI MELALUI LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *