Perkembangan Industri Jasa Konstruksi Pada Indonesia

Perkembangan industri jasa konstruksi pada Indonesia dibagi pada lima (5) periode :

Pada periode Jasa Konstruksi medan ini mudah industri jasa konstruksi belum bangkit, karena negeri kita masih disibukkan dengan bisnis Belanda yg ingin menjajah kita baliksehingga terjadilah Agresi Militer Belanda I (1947) dan Agresi Militer Belanda II (1948). Tahun 1950, Indonesia pulang menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan membubarkan Republik Indonesia Serikat (RIS), karena nya pada periode ini belum tumbuh pembangunan atau industri jasa konstruksi. Perusahaan jasa konstruksi yg terdapat pada periode ini kebanyakan merupakan perusahaan Belanda seperti NV de Hollandshe Beton Maatschappij (PT. Hutama Karya), NV Volker Associate (PT. Adhi Karya), NV Nederlandshe Aanneming Maatschappij (PT. Nindya Karya), NV Volker Aanneming Maatschappij (PT. Waskita Karya).

Sejak tahun1951 hingga menggunakan 1959, Pemerintah Republik Indonesia yang menggunakan sistem Kabinet Parlementer tidak pernah stabil. Kabinet silih berganti, karena itu dalam periode ini industri jasa konstruksi permanen masih belum bangkit. Perencanaan pembangunan yang definitive belum terdapat. Bentuk kontrak mengacu kepada satu – satunya ketentuan warisan Belanda, yaitu AV41.

Pada periode ini, pembangunan baru dimulai Jasa Konstruksi & dipimpin eksklusif oleh Bung Karno dengan nama proyek “Proyek – Proyek Mandataris”, seperti MONAS, Monumen Irian Barat, Hotel Indonesia, Samudra Beach, Bali Beach, Wisma Nusantara, Jembatan Semanggi, Gelora Senayan & lainnya. Hingga tahun 1966 bentuk kontrak dalam umumnya merupakan cost plus fee. Pekerjaan langsung ditunjuk langsung oleh Pemerintah (tanpa tender) & sektor swasta belum ikut dan. Setelah tahun 1966, Pemerintah melarang bentuk kontrak cost plus fee. Kontrak ini dievaluasi tidak begitu baik lantaran mudah terjadi manipulasi & nir efisien sehingga biayaproyek sebagai nir terukur.

Pada awal tahun 1969, Pemerintah tetapkan suatu program pembangunan yang terencana. Program ini dikenal dengan nama Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJP I) Tahun 1969 – 1994 yg terdiri berdasarkan lima (lima) Rencana Pembanguna Lima Tahun (REPELITA) dan Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (PJP II) Tahun 1994 – 2019, yg dimulai dengan REPELITA VI Tahun 1994 – 1999. Kontrak konstruksi sebagian akbar memakai baku atau versi Pemerintah kecuali sektor partikelir & proyek yg menggunakan dana pinjaman luar negeri (loan) yg umumnya mengacu dalam standar kontrak misalnya FIDIC / JCT / AIA / JCT.

Pada pertengahan tahun 1997 terjadi krisis moneter. Industri jasa konstruksi mengalami goncangan yang sangat hebat. Proyek – proyek mendadak berhenti dikarenakan Pengguna Jasa nir mampu membayar Penyedia Jasa. Pada tahu 1999, Pemerintah menciptakan peraturan perundang – undangan baku tentang industri jasa konstruksi, yaitu Undang – Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi diikuti menggunakan 3 (tiga) Peraturan Pemerintah menjadi peraturan pelaksanaannya, yaitu PP No. 28, 29 dan 30 Tahun 2000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *