Praktisi : Perusahaan Keagenan Kapal Perkuat Pelayaran Nasional. Ini Penjelasannya.

JAKARTA MARITIM:  Kebijakan pemerintah yg  telah membuka kran usaha keagenan kapal  dievaluasi dapat memperkuat  perusahaan pelayaran, & kaitannya dengan acara sudah menciptakan penambahan ribuan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.Eduard Alfian S. Sijabat

Eduard Alfian S. Sijabat, Wakil Ketua Umum  DPP ISAA (Indonesia Shipping Agencies Association) kepada Maritim mengungkapkan, kehadiran perusahaan keagenan kapal  yg diatur sang Kemenhub menggunakan diterbitkannya Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPKK) yg melayani kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan pada suatu pelabuhan, bisa meringankan perusahaan pelayaran menjadi perusahaan pengangkut Pengusaha Nasional muatan.

“Jadi misalnya begini, perusahaan agen kapal yg telah mempunyai jaringan market  yg rupawan dan pula pelayanan yg profesional, maka nanti akan berdampak pada perkembangan perusahaan pelayaran. Jadi, semakin poly agen kapal dengan jaringan market yang mengagumkan, maka akan semakin menciptakan perusahaan pengangkut muatan (pelayaran) berkembang. Jadi core business perusahaan pelayaran merupakan menyiapkan dan memperkuat wahana pengangkut agar bisa berkembang & bersaing,” istilah Eduard yg pula menjadi praktisi keagenan kapal menurut Samudera Indonesia Group, dalam perbincangan menggunakan Maritim v dia Zoom Meeting hari ini (15/dua/2021).

Dengan demikian, semakin perusahaan pelayaran berkembang maka akan semakin membutuhkan kehadiran agen-agen kapal di banyak sekali daerah.

Ditegaskan sang Eduard, pemerintah tentu saja mempunyai tahapan planning-rencana dalam  membenahi transportasi bahari. Sebut saja pada tahun 80-an, buat mempercepat layanan sektor transportasi bahari maka pemerintah memutuskan aktivitas bongkar muat barang menurut & ke kapal wajibditangani tersendiri oleh perusahaan spesifik bongkar muat dan lahirlah kebijakan SIUP Bongkar Muat.

Pada termin selanjutnya,dari tahun 2016 pemerintah melalui Permenhub No.11/2016 telah memutuskan bisnis keagenan kapal  di Indonesia mampu dilakukan oleh perusahaan angkutan bahari nasional pemegang Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) juga perusahaan nasional keagenan kapal yg telah mengantongi Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPKK).

“Jadi kehadiran perusahaan keagenan kapal bukan untuk mematikan perusahaan pelayaran, justru memperkuatnya bila kita runut. Statement kehadiran SIUPKK mematikan  pelayaran nasional  itu mampu benarbila  SIUPKK diberi izin sebagai  operator atau pengangkut. Padahal dalam Peraturan Menteri (Perhubungan) tidak terdapat ijin  bagi SIUPKK sebagai operator atau penangkut.  Nah justru yang kita penekanan bahas mestinya merupakan situasi angkutan itu sendiri apakah sudah  optimal atau Pengusaha Rembang penekanan.  Dengan istilah lain perusahaan pelayaran  itu mestinya penekanan pada kesiapan sarana armadanya,” ungkap Eduard.

Mengingat memang diterbitknnya SIUPKK merupakan program dari pemerintah maka menurut Eduard, sekarang ini banyak perusahaan pelayaran (pemegang SIUPAL) menciptakan unit bisnis keagenan dan mengurus SIUPKK. “Kita punya datanya, tak perlu kita sebut, yg kentara banyak perusahana pelayaran akbar nasional telah mengantongi SIUPKK,” tegasnya.

Hingga waktu ini telah terbit lebih dari 750 SIUPKK. apabila diasumsikan satu perusahaan pemegang SIUPKK mempekerjakan homogen-rata 20 orang pekerja maka terdapat lebih kurang 15.000-an pekerja di sektor bisnis keagenan kapal pemegang SIUPKK itu.

Jumlah itu belum termasuk kegiatan keagenan kapal yang dilakukan sang pemegang SIUPAL.

Banyaknya rekrutmen energi kerja tadi sejalan dengan upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Apalagi, RI juga telah mempunyai UU Cipta Kerja atau yg dikenal menggunakan Omnibuslaw, yg salahsatu semangatnya buat menumbuhkan lapangan kerja dan usaha minidan menengah (UMKM).

ISAA menaruh apresiasi bahwa sejak Undang-Undang No. 17 /2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah (PP) No. 20/2010 tentang Angkutan di Perairan, Permenhub (PM) No. 65 Tahun 2019, pengganti PM 11/2016  menjadi turunan menurut UU No.17/2008 & PP No.20/2010, sampai  pada UU Cipta Kerja No 11/2020 sektor Pelayaran,  tetap menaruh ruang lahirnya bisnis jasa keagenan kapal sebagai bisnis jasa terkait.Dalam pasal 31 UU Cipta Kerja menyebutkan, untuk kelancaran aktivitas angkutan pada perairan dapat diselenggarakan bisnis jasa terkait yang diantaranya merupakan bisnis jasa keagenan kapal.

Dari skala & permodalan usahanya, keagenan kapal bisa dikategorikan UMKM.

Awalnya dalam Permenhub No.11/2016, disebutkan kondisi kapital yang harus dimiliki sang perusahaan keagenan kapal adalah Rp.6 M. Tetapi akhirnya kebijakan modal itu dicabut melalui Permenhub No.24 tahun 2017 Tentang Pencabutan Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Pengusahaan Angkutan Laut, Keagenan Kapal, Pengusahaan Bongkar Muat dan Badan Usaha Pelabuhan.

Pengaturan lebih lanjut bisnis keagenan kapal dipersyaratkan sinkron dengan OSS (Online Single Submission), yaitu sistem baru berskala nasional yang dikembangkan pemerintah yang dipakai buat pendaftaranbiarbisnis  dan pula izin komersil.

Undang-Undang No. 17 /2008 mengenai Pelayaran, Peraturan Pemerintah (PP) No. 20/2010 mengenai Angkutan di Perairan, Permenhub (PM) No. 65 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan & pengusahaan keagenan kapal disebutkan Pelayanan keagenan kapal terdiri atas beberapa hal yakni,  Pelaporan secara tertulis rencana & realisasi kedatangan & keberangkatan kapal yg diageninya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; Penyerahan dokumen kapal pada syahbandar utama, Otoritas Pelabuhan primer, Kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan khusus Batam, kesyahbandaran & otoritas pelabuhan, atau unit penyelenggara pelabuhan setempat serta instansi pemerintah terkait lainnya.

Selanjutnya adalah  Pengurusan jasa kepelabuhanan yang diperlukan sang kapal tersebut; Penunjukan perusahaan bongkar muat untukkepentingan pemilik kapal;e. penyelesaian dokumen kapal yg habis masa berlakunya atas beban pemilik kapal; Pemungutan uang tambang atas perintah pemilik kapal; pembukuan dan pencarian muatan;  Penerbitan konosemen buat dan atas nama pemilik kapal; Penyelesaian tagihan atas nama pemilik kapal;  Penyelesaian pengisian bunker bahan bakar minyak & air tawar, serta pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan perbekalan;  dan . Pemberian fakta yang dibutuhkan oleh pemilik kapal; &/atau  aplikasi aktivitas lainnya yang disepakati antara pemilik kapal atau operator kapal menggunakan pelaksana kegiatan keagenan kapal.

Di sejumlah negara, sebut saja Singapura atau Jepang, perusahaan keagenan  kapal jua mengerjakan sederet kegiatan tersebut di atas.

Kegiatan keagenan kapal yg dibuka baik kepada pemegang SIUPAL maupun SIUPKK adalah hal yang positif bagi kemajuan industri pelayaran nasional. Hal ini memungkinkan terjadinya kompetisi yang sehat, karena hanya pada kompetisi yg sehat suatu bisnis mampu berkembang maju (progress).

Prof. Ningrum Natasya Sirait, Pakar Hukum Persaingan Usaha menurut USU pada sebuah program Webinar  tentang peran agen dalam  RPP (UU Cipta Kerja) sektor transportasi bahari &  disiarkan di sebuah kanal Youtube  yang terbaru mengatakan, regulasi harus membentuk peluang yang sama bagi semua pelaku usaha. “Regulasi juga dimuntahkan nir diskriminatif terhadap pihak atau golongan tertentu sebagai akibatnya tidak ada pihak yang dirugikan,” ucapnya.

Di chanel yang sama,  Prof. Senator Nur Bahagia, Pakar Rantai Suplai dan Logistik ITB menyampaikan, ada tiga pelaku primer dalam sistem logistic maritime, yakni pelaku trade, penyedia fasilitas misalnya yang punya  kapal atau  pelabuhan, & ketiga adalah penyedia jasa logistic. “Belum tentu  penyedia fasilitas  yang mengoperasikannya. Kita contohkan Pelindo II, dia yang punya  fasilitas pelabuhannya & JICT adalah penyedia jasa logistiknya, yang mengoperasikannya.

Soal keagenan kapal istilah Senator Nur Bahagia, sudah sahih  bahwa agen adalah kepanjangan tangan dari  pelayaran nasional juga asing buat mengurus seluruh kebutuhannya seperti bongkar muatnya & dokumen-dokumen yang diperlukan serta lainnya misalnya yang telah diatur oleh Kementerian Perhubungan.  (Hbb)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *