Usut Hotel Swiss Bell, Jaksa Jangan Masuk Angin • Radar Jogja

RADAR JOGJA – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jogja Gatot Guno Sembodo diminta mengadakan supervisi melekat (waskat) terhadap jajarannya yg sedang menyelidiki dugaan korupsi masalah perizinan pembangunan Hotel Swiss Bell yg memanfaatkan tanah negara. Waskat dibutuhkan supaya upaya pengungkapan perkara berjalan efektif. Tidak menguap hostel jogja pada tengah jalan gara-gara tak jelas arahnya.

“Lebih penting lagi jangan hingga tim jaksa masuk angin,” jangan lupa Direktur Indonesia Court Monitoring (ICM) Tri Wahyu KH Minggu (9/1). Wahyu berkata, masalah Hotel Swiss Bell menjadi perhatian masyarakat. Harapannya tim jaksa Kejari Jogja yang mendapatkan perintah Plt Kepala Kejati DIJ Rudi Margono berhasil menyelesaikan masalah itu. “Ada dugaan penyalahgunaan wewenang & pemanfaatan tanah negara yang merugikan keuangan negara,” ungkapnya.

Meski publik memberikan asa besar , menurut pengalamannya selama ini penyelidikan misalnya perkara Hotel Swiss Bell itu kerap menemui jalan terjal. Faktornya bukan lantaran tim jaksa kesulitan menemukan indera bukti. Kendalanya justru lantaran adanya manuver berdasarkan internal aparat penegak hukum. “Muncul pendapat hukum yang aneh-aneh untuk mengaburkan kasus,” sindirnya.Potensi semacam itu bakal timbul dengan pandangan penyelidikan perkara Hotel Swiss Bell nir perlu ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pertimbangannya, tanah jalan Sekolah Menengah pertama Negeri 8 Jogja yang dimasalahkan bukan aset Pemkot Jogja.

Juga bukan tanah negara. Dengan demikian, penyimpangan yg terjadi nir terkait dengan kerugian keuangan negara. Arahnya lalu dibuat penyimpangan hanya bersifat administrasi. Pelanggaran peraturan daerah (Peraturan Daerah) terkait biarmendirikan bangunan (IMB) dan pemanfaatan jalan buat taman.

Lantaran arah penyelidikan sengaja dibelokkan, Wahyu risi nantinya ada rekomendasi kepada hostel jogja murah pemkot buat menempuh sejumlah langkah. Di antaranya, permintaan pada Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti supaya mencabut surat nomorX-590/095 tertanggal 3 Desember 2015 dengan alasan tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Pembelokan lain menggunakan meminta wali kota menyerahkan ke pihak kasultanan buat menuntaskan tanah negara itu menjadi tanah kasultanan atau sultanaat grond (SG). Setelah itu, wali kota kembali meminta tanah tersebut untuk dijadikan aset pemkot.

Selanjutnya, diadakan tukar menukar menggunakan tanah milik Hotel Swiss Bell. Nilai tanahnya dibuat sama, sehingga pemkot mempunyai tambahan aset. “Inilah yg wajibdiwaspadai dan ditinjau Kajari. Jangan hingga pendapat aturan semacam itu terjadi pada masalah Hotel Swiss Bell,” pintanya.

Dalam pandangan Wahyu, kasus dugaan defleksi pemanfaatan tanah negara pada perkara Hotel Swiss Bell sudah sempurna. Alat bukti yang diperlukan jaksa sudah tersedia. Hal aneh kalau ada skenario secara sengaja mengarahkan tanah negara menjadi tanah SG. Kemudian menarik lagi sebagai aset Pemerintah Kota. “Kalau misalnya itu, apakah tidak menambah ruwet,” tuturnya.

Modus lain yg sangat mungkin timbul merupakan menggunakan menunda-nunda proses hukum masalah tadi. Alasannya macam-macam, sehingga tim jaksa kesulitan berkiprah. Dalihnya belum terdapat surat perintah penyelidikan (Sprinlid). Atau beragam seputar administasi lainnya. “Itu analisa kami belajar dari berbagai pengalaman mengawal rencana pemberantasan korupsi di DIJ,” ceritanya.

ICM bersama rakyat Jogja memberikan asa terhadap sosok Gatot. Reputasinya menangani masalah korupsi sebenarnya telah teruji dan terbukti. Jauh sebelum sebagai orang nomorsatu pada Kejari Jogja, Gatot pernah bertugas sebagai kepala seksi penyidikan pada Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Kala itu, atasan langsungnya Aspidusus Setia Untung Ari Muladi. Sedangkan Kajati Jawa Tengah dipegang Widyo Pramono. Saat itu Gatot menyidik beberapa kasus korupsi menggunakan tersangka sejumlah ketua wilayah.Di antaranya, Bupati Batang Bambang Bintoro, Bupati Purworejo Kelik Sumrahadi & Wali Kota Semarang Sukawi Sutarip. Ditambah Bupati Tegal Agus Riyanto dan Bupati Sragen Untung Wiyono. “Kami berharap Pak Gatot bisa menularkan pengalamannya semasa di Jawa Tengah pada anak buahnya di Kejari Jogja,” harap Wahyu.

Penggunaan tanah negara terkuak dari surat yg dikirimkan Direktur PT Matratama Graha Mulia Tjhin Tjong Giong dalam dua November 2015 kepada Wali Kota Haryadi Suyuti (HS). Isinya berupa permohonan maaf dan mohon kebijakan wali kota. Permohonan itu diajukan Tjong Giong menyusul penolakan Dinas Perizinan Kota Jogja menerbitkan IMB. Penolakan tertuang dalam surat angka 640/442 tertanggal 6 Oktober 2015.

Atas penolakan itu Tjong Giong curhat ke wali kota. Dia berkeluh kesah secara struktur bangunan telah mencapai 95 persen. Jika wajibdibongkar bakal menyedot porto yang sangat besar . “Bisa merusak struktur bangunan hotel secara holistik,” terangnya di surat tersebut.

Dia mengajukan permohonan kebijaksanaan kepada wali kota supaya tetap bisa memanfaatkan tanah negara seluas dua,3 centimeter x 55 meter itu. Tanah negara itu dipakai bangunan lantai 2 sampai dengan lantai lima pada sisi timur depan hotel. Sebagian lagi untuk struktur bangunan lantai basement.

Semua permintaan Tjong Giong itu dikabulkan wali kota. HS secara spesifik menasihati Tjong Giong soal pemanfaatan tanah negara. “Dengan kondisi berukuran nir berubah dan nir mengulangi pelanggaran ,” pesan HS misalnya tertulis pada surat angka X-590/095 tertanggal 3 Desember 2015.

Tak usang kemudian dinas perizinan berubah perilaku. IMB Hotel Swiss Bell terbit menggunakan keputusan nomor0081/GK/2016 0876/01 yang ditandatangani Kepala Dinas Perizinan Kota Jogja Heri Karyawan. Keputusan itu tertanggal 9 Februari 2016. Heri menuliskan surat wali kota Jogja nomor : X.590/095 menjadi konsideran menerbitkan IMB Hotel Swiss Bell.

Terpisah, Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati DIJ Sarwo Edi SH menyampaikan sinkron arahan pimpinannya, penyelidikan perkara Hotel Swiss Bell ditangani Kejari Jogja. Lantaran itu, segala sesuatu terkait perkembangan penanganan itu supaya ditanyakan ke kejari. “Silakan eksklusif ke kejari saja,” ucap Sarwo yg jua pernah menjabat ketua seksi perdata & rapikan usaha (Datun) Kejari Jogja ini. (kus/laz)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *